Perairan
Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang memiliki potensi
sumber daya ikan cukup tinggi. Wilayah perairan ini masuk dalam WPP-NRI
711, yang terdiri dari Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut
China Selatan. Berdasarkan Peta Keragaan Perikanan Tangkap-Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2011, WPP-NRI 711 memiliki total potensi
perikanan tangkap sebesar 1.059 juta ton/pertahun. Potensi tersebut
telah menjadi daya tarik kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan
ikan secara illegal. Untuk memerangi hal tersebut, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) terus menerus melakukan inovasi dalam kegiatan
pengawasan. "Berbagai upaya dan inovasi baru selalu kami lakukan sebagai
wujud keseriusan dalam memberantas illegal fishing dan kegiatan yang
merusak sumber daya kelautan dan perikanan", ungkap Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Syahrin
Abdurrahman, disela-sela acara serah terima jabatan Kepala Stasiun PSDKP
Pontianak, Kalimantan Barat (17/7).
Selain kegiatan pengawasan yang terus menerus dilakukan, dan dalam rangka mendukung keberhasilan pengawasan di perairan Kalimantan Barat dan sekitarnya, faktor sumber daya manusia juga merupakan hal yang menentukan. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal PSDKP sebagai bagian dari KKP juga melakukan penyegaran personil khususnya di Stasiun PSDKP Pontianak. Pergantian personil ini merupakan realisasi dari kebijakan untuk penguatan kelembagaan PSDKP dan merupakan hal yang biasa terjadi, karena penugasan seorang pejabat dalam pemerintahan pasti akan mengalami pergantian dan perpindahan (tour of duty maupun tour of area). Di samping itu, mutasi dan promosi jabatan di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang mutlak dan wajar, terutama jika dikaitkan dengan upaya untuk lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan kompetensi SDM di dalam mengemban tugas yang telah digariskan demi tercapainya semua tugas dan fungsi masing-masing.
Pada saat yang sama, Direktur Jenderal PSDKP juga meresmikan Kantor Satuan Kerja (Satker) PSDKP Entikong secara simbolis dengan menandatangani prasasti. Syahrin menyampaikan, bahwa upaya penguatan kelembagaan melalui pembangunan kantor pengawasan di daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. �Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan terus dioptimalkan untuk menekan illegal fishing dan destructive fishing yang secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya yang berdampak kerugian sangat besar di bidang sosial dan ekonomi masyarakat,� tegas Syahrin. Pembenahan infrastruktur pengawasan akan terus dilakukan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran, termasuk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti halnya di Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam memerangi illegal fishing, khususnya di Perairan Natuna sebagai salah satu wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak, baru-baru ini (Rabu, 26 Juni 2013) Direktur Jenderal PSDKP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Kapal Pengawas Perikanan dan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna, yang dilaksanakan di Kantor KKP Jakarta. Perjanjian Kerja Sama dengan nomor: 01/DJPSDKP/VI/2013 dan nomor: 180/HK-PKS/VI/2013 ini merupakan perwujudan dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya masyarakat nelayan. Dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka Ditjen PSDKP akan meningkatkan operasi Kapal Pengawas Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan dukungan agar operasi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.
Selain kegiatan pengawasan yang terus menerus dilakukan, dan dalam rangka mendukung keberhasilan pengawasan di perairan Kalimantan Barat dan sekitarnya, faktor sumber daya manusia juga merupakan hal yang menentukan. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal PSDKP sebagai bagian dari KKP juga melakukan penyegaran personil khususnya di Stasiun PSDKP Pontianak. Pergantian personil ini merupakan realisasi dari kebijakan untuk penguatan kelembagaan PSDKP dan merupakan hal yang biasa terjadi, karena penugasan seorang pejabat dalam pemerintahan pasti akan mengalami pergantian dan perpindahan (tour of duty maupun tour of area). Di samping itu, mutasi dan promosi jabatan di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang mutlak dan wajar, terutama jika dikaitkan dengan upaya untuk lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan kompetensi SDM di dalam mengemban tugas yang telah digariskan demi tercapainya semua tugas dan fungsi masing-masing.
Pada saat yang sama, Direktur Jenderal PSDKP juga meresmikan Kantor Satuan Kerja (Satker) PSDKP Entikong secara simbolis dengan menandatangani prasasti. Syahrin menyampaikan, bahwa upaya penguatan kelembagaan melalui pembangunan kantor pengawasan di daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. �Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan terus dioptimalkan untuk menekan illegal fishing dan destructive fishing yang secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya yang berdampak kerugian sangat besar di bidang sosial dan ekonomi masyarakat,� tegas Syahrin. Pembenahan infrastruktur pengawasan akan terus dilakukan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran, termasuk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti halnya di Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam memerangi illegal fishing, khususnya di Perairan Natuna sebagai salah satu wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak, baru-baru ini (Rabu, 26 Juni 2013) Direktur Jenderal PSDKP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Kapal Pengawas Perikanan dan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna, yang dilaksanakan di Kantor KKP Jakarta. Perjanjian Kerja Sama dengan nomor: 01/DJPSDKP/VI/2013 dan nomor: 180/HK-PKS/VI/2013 ini merupakan perwujudan dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya masyarakat nelayan. Dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka Ditjen PSDKP akan meningkatkan operasi Kapal Pengawas Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan dukungan agar operasi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.
Posting Komentar